Pada Hari Rabu, 13 Januari 2021, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan Ekspos Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 kepada Wakil Gubernur Lampung (Ibu Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, PhD) didampingi seluruh Pejabat Eselon 3 dan 4 Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (di Ruang Rapat melalui Virtual Meeting).

Bpk. Febrizal Levi Sukmana, S.T., M.T. memaparkan realisasi anggaran DKP Tahun 2020, capaian kinerja utama dan kegiatan prioritas yang sudah dilakukan, serta penyampaian rencana kerja di Tahun 2021 beserta Program dan Kegiatan Prioritasnya, yaitu:

1. Pengelolaan Perikanan Tangkap

2. Pengelolaan Perikanan Budidaya

3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Selama Paparan, Ibu Wakil Gubernur menyampaikan beberapa laporan dari masyarakat, arahan dan masukan serta cacatan yang perlu diperbaiki antara lain sebagai berikut:

1. Agar menyampaikan data realisasi kinerja DKP selama 5 tahun terakhir. Rencana Kerja yang disampaikan agar dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan dan lokasi kegiatan.

2. Terkait permasalahan keterlambatan maupun keterbatasan perizinan kapal nelayan yang bisa difasilitasi, DKP agar membuat Surat/ Nota Dinas yang ditujukan kepada DPR RI komisi IV dan V agar bisa mempercepat penyelesaian akar permasalahan yang melibatkan lintas sektor/ Kementerian lain (KSOP dan Kementerian Perhubungan).

3. Untuk merealisasikan janji kerja SPBU untuk Nelayan, DKP perlu menginventaris kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) maupun logistik (seperti es maupun kebutuhan lainnya) yang ada di titik-titik/ sentra nelayan, kondisi saat ini, termasuk kendala operasional SPBU-N yang sudah ada saat ini. Jika diperlukan, Pemerintah Provinsi Lampung dapat menyampaikan surat resmi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah yang ada di lapangan.

4. Untuk mendukung janji kerja mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan, DKP perlu memprioritaskan pengembangan industri perikanan skala kecil dan menumbuhkan usaha/ industri baru. Perlu dipertimbangkan untuk membentuk tim adhock/ lintas sektor sehingga dapat mempercepat pengembangan industri perikanan sesuai dan pemenuhan standar yang berlaku.

5. Melanjutkan Link Pemasaran IKANIKU agar tetap memberikan layanan kepada konsumen terutama dimasa Pandemi ini. Bisa dipertimbangkan juga untuk mengintegrasikan Link IKANIKU dengan program Pasar Berjaya yang sudah berjalan.

Arahan dan masukan yang disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur agar segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan akan dievaluasi dalam kesempatan berikutnya sehingga progres dari setiap kegiatan dapat dimonitoring.